Skandal Papan Proyek "Blong": Victor Edison Sentil Integritas Pengawas PUPR Karawang

Ketua DPD PWIB Karawang, Victor Edison.

KARAWANG, majalahperjuangan.com – Isu transparansi anggaran dalam proyek infrastruktur di Karawang kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada proyek Pembangunan Saluran Drainase yang berlokasi di Dusun Cilewo, Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, yang memicu reaksi keras dari elemen aktivis sosial.

Ketua DPD Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (PWIB) Karawang, Victor Edison, secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja oknum pengawas teknis lapangan. Baginya, ketidakteraturan administrasi pada papan proyek bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan rapuhnya integritas pengawasan.

"Kami sangat menyesalkan sikap tidak profesional oknum pengawas teknis lapangan dalam menjalankan tugasnya," tegas Victor menanggapi viralnya informasi proyek tersebut.

Ia mengingatkan kembali pesan Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, yang menyebut pengawas lapangan sebagai benteng pertama sekaligus terakhir dalam rantai pembangunan. "Jika benteng pengawas teknis lapangan ini rapuh, maka runtuhlah kualitas pembangunan daerah," tambah Victor dengan nada kritis.

Dalih "Lupa" Kontraktor di Proyek Ratusan Juta

Sebelumnya, publik dibuat bertanya-tanya dengan papan informasi proyek senilai Rp188.842.000 ini. Proyek yang didanai APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut menampilkan nomor SPK yang tidak lengkap, hanya mencantumkan kode 027.2/ /SDA/2026.

Pihak pelaksana, CV. Kertabumi 99 melalui perwakilannya, Taufik Mulyana, berdalih adanya kelalaian internal. Ia mengklaim petugas lapangan keliru dan "lupa" nomor SPK saat proses pencetakan banner informasi.

"Katanya lupa nomor yang dia ingat nomor 031, ternyata nomor 030. Makanya kemarin waktu mencetak banner, nomor SPK-nya dikosongkan dulu," ujar Taufik mengklarifikasi.

.

Pengawas PUPR Bungkam, Ada Apa?

Meski kontraktor telah mengakui kesalahan, sikap bungkam justru ditunjukkan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang. Indra, yang bertugas sebagai Pengawas Lapangan, dilaporkan belum memberikan tanggapan apapun terkait fungsi pengawasan yang semestinya ia jalankan secara ketat.

Ketidakhadiran penjelasan dari pihak pengawas ini memperkuat kekhawatiran PWIB Karawang bahwa sukses tidaknya program pembangunan infrastruktur Bupati Karawang kini tengah dipertaruhkan di tangan oknum yang minim integritas. Publik kini menanti ketegasan dinas terkait agar proyek yang menggunakan uang rakyat tidak dikerjakan secara asal-asalan dibalik dalih "salah cetak" administrasi.

--

Tim Investigasi Majalah Perjuangan.