"Kadeudeuh" Raib, Ratusan Pensiunan PNS Geruduk Korpri Karawang

Ratusan Purnabakti PNS Karawang, "Ontrog" Pengurus Korpri, Tuntut Uang Kadeudeuh. 

Karawang, MajalahPerjuangan.com – Suasana pertemuan antara ratusan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Karawang, Senin (01/12/2025), berubah menjadi ricuh. Para abdi negara yang telah purna bakti ini menuntut hak mereka, yaitu pencairan uang “kadeudeuh” (dana purna bakti) sebesar Rp14 juta yang tak kunjung dibayarkan.

Namun, harapan para pensiunan harus berhadapan dengan realita pahit. Pengurus Korpri Karawang saat ini, dengan tangan terbuka, mengakui ketidakmampuan mereka. Kas organisasi Korpri Karawang dalam kondisi nol, bahkan minus, akibat problem "warisan" administrasi dan keuangan dari kepengurusan periode sebelumnya.

Ridwan Salam salah satu pengurus Korpri, diduga terjadi "adu mulut" dengan peserta aksi dari Purnabakti PNS. 

"Uangnya kurang, enggak ada," tegas Ketua Korpri Kabupaten Karawang, Asip Suhendar, didampingi Ridwan Salam, tanpa tedeng aling-aling. "Kalau ditanya uangnya ke mana, ya saya tidak hafal dulunya seperti apa. Saat serah terima (dari pengurus lama), uang tunai limit sama sekali, aset juga belum semuanya jelas."

Warisan Hitungan "Khayal" Rp14 Juta

Asip menjelaskan, angka Rp14 juta yang kini dituntut para pensiunan adalah hasil perhitungan kepengurusan lama yang sejak awal dinilai tidak realistis dan salah hitung. Menurutnya, jumlah pemasukan dari iuran PNS aktif tidak sebanding dengan gelombang pensiunan yang membludak, mencapai ratusan orang per tahun.

"Dari awal, ini bukan menyalahkan yang lama ya, tapi Rp14 juta ini ngitungnya seperti apa? Kami tidak hafal situasi awal dulunya. Faktanya, dengan ratusan pensiunan yang harus dibayar, dananya kurang drastis," ujarnya.

Ia menambahkan, jika Korpri memaksakan membayar Rp14 juta, tunggakan tersebut tak akan pernah lunas. Untuk menyelamatkan organisasi dan membuka celah pembayaran, pengurus Korpri saat ini menawarkan opsi penurunan dana menjadi Rp7 juta. 

"Kalau sekarang dipaksakan Rp14 juta, sampai kapan pun enggak akan kebayar. Justru dengan opsi Rp7 juta inilah, dana bisa bergulir dan targetnya tahun depan bisa selesai," tambah Asip, menawarkan jalan tengah yang ditolak mentah-mentah para pensiunan.

Administrasi Amburadul dan Audit Transparansi

Ridwan Salam turut menyoroti buruknya administrasi dan transfer data dari kepengurusan lama. Ridwan menyebut bukti setoran iuran di masa lalu sulit dilacak. "Sekarang pembuktian setorannya di mana? Itu ada di pengurus lama. Kita masuk sebagai pengurus baru pemahamannya kas sudah dalam kondisi seperti ini," jelasnya.

Menanggapi kecurigaan para pensiunan yang menduga uang purna bakti itu "dimainkan", Asip menegaskan Korpri telah menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh demi transparansi. "Makanya kita pakai pemeriksaan KAP supaya jelas. Hasilnya ya, tidak ada dana cukup," timpal Asip.

Berdasarkan hitungan pengurus saat ini, Korpri Karawang membutuhkan dana segar sekitar Rp16 hingga Rp17 miliar untuk menyelesaikan seluruh tunggakan kepada pensiunan.

Tolak Opsi Rp7 Juta, Siap Lapor Gubernur

Hingga berita ini diturunkan, suasana tetap memanas. Para pensiunan menolak opsi penurunan dana menjadi Rp7 juta dan bersikukuh menuntut hak mereka dibayarkan penuh, sesuai perjanjian awal.

Mereka juga mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah politik dan hukum, mulai dari audiensi dengan DPRD Kabupaten Karawang, hingga melapor kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).

"Kami menolak Rp7 juta, tetap Rp14 juta. Kami akan lanjut audiensi dengan Dewan lalu lanjut KDM," kata Ave, salah seorang perwakilan pensiunan lurah Karawang Wetan, dengan nada kecewa.

Menanggapi ancaman pelaporan tersebut, Asip Suhendar justru menyatakan kesiapannya. Ia menilai langkah itu justru akan membuka fakta sebenarnya mengenai kondisi keuangan Korpri yang ditinggalkan pengurus lama. "Enggak apa-apa, biarin aja dilaporkan. Supaya mereka tahu kondisi sebenarnya (bahwa uangnya tidak ada)," pungkas Asip.***