SDN 2 Nangewer Terancam Ambruk, Kadisdik Purwakarta Pilih "Oper Bola" Soal Urgensi Perbaikan

PURWAKARTA – Wajah pendidikan di Kabupaten Purwakarta kembali mendapat rapor merah. Kali ini, potret buram muncul dari SDN 2 Nangewer, Kecamatan Darangdan. Di balik status Akreditasi B dan sejarah panjangnya sejak 1979, sekolah yang menampung 264 siswa ini tengah bertaruh dengan waktu akibat kerusakan bangunan yang kian mengkhawatirkan.

Namun, alih-alih mendapatkan jaminan keamanan, publik justru disuguhi drama "oper bola" birokrasi di internal Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Birokrasi yang Berbelit di Tengah Urgensi

Upaya konfirmasi yang dilakukan tim redaksi untuk meminta ketegasan kebijakan dari pucuk pimpinan Disdik Purwakarta berakhir antiklimaks. Kepala Dinas Pendidikan, Sadiyah, M.Pd., yang baru menjabat sejak September 2025 lalu, terkesan enggan memberikan solusi konkret terkait percepatan perbaikan sekolah yang berlokasi di Desa Nangewer tersebut.

Saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin (11/5/2026), Kadisdik justru mengarahkan agar persoalan teknis ini ditanyakan kembali ke level bawahannya.

"Oh itu sudah ada bagian-bagiannya. Jadi sudah ke bagian ini, bagian itu. Jadi silakan bisa langsung ke sana saja. Untuk bagian tersebut bisa ke Sarana Prasarana, Pak Heri," ujar Sadiyah singkat.

Sikap "lempar tanggung jawab" ini memicu tanda tanya besar. Pasalnya, Kabid Sarpras Heri sebelumnya telah memberikan keterangan teknis. Yang dibutuhkan saat ini bukan lagi sekadar penjelasan teknis, melainkan political will atau keberanian kebijakan dari seorang kepala dinas untuk melakukan diskresi atau percepatan anggaran tanpa harus menunggu tahun 2027.

Ironisnya, saat tim kembali mencoba menggali kemungkinan solusi alternatif agar 264 siswa tidak perlu menunggu setahun lagi untuk belajar dengan tenang, jawaban yang diterima justru terasa sangat formalistik. Lewat pesan singkat WhatsApp, Kadisdik mengaku sedang sibuk mengurus urusan administratif lain.

"Maaf Pak saya masih mengurus data siswa dan guru penerima MBG (Makan Bergizi Gratis)," tulisnya.

Alasan ini dinilai sangat kontras dengan realita di lapangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang krusial secara nasional, namun memastikan atap sekolah tidak roboh menimpa kepala siswa saat sedang makan atau belajar adalah kewajiban dasar yang tak bisa ditawar.

Menanti Taji Kepemimpinan Baru

Sejak dilantik menggantikan Dr. H. Purwanto, M.Pd., publik menaruh harapan besar pada Sadiyah untuk membawa perubahan progresif bagi pendidikan di Purwakarta. Namun, kasus SDN 2 Nangewer ini menjadi ujian pertama: apakah Disdik Purwakarta saat ini lebih mengedepankan prosedur administratif ketimbang keselamatan nyawa manusia?

Data Dapodik April 2026 mencatat ratusan siswa menggantungkan masa depannya di sekolah tersebut. Jika perbaikan baru direncanakan pada 2027, ada jeda waktu satu tahun penuh di mana risiko kecelakaan konstruksi menghantui setiap jam pelajaran.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi mengenai solusi darurat (emergency response) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Publik kini menunggu, apakah pemerintah daerah akan terus "bersembunyi" di balik struktur organisasi, atau berani mengambil langkah nyata sebelum bangunan tua di Darangdan itu benar-benar menjadi berita duka.

(Bersambung).

Laporan: Ersan.

Editor::Redaksi Majalah Perjuangan