Tim Redaksi, Ersan, saat wawancara dengan Anggota Komisi IV, Said Ali Azmin.
PURWAKARTA – Potret buram dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta kembali tersingkap. SDN 2 Nangewer, sekolah bersejarah di Kecamatan Darangdan yang telah berdiri sejak 1979, kini kondisinya kian kritis. Sebanyak 264 siswa setiap harinya seolah sedang "berjudi" dengan nyawa di bawah atap bangunan yang sudah tidak layak.
Namun, di tengah urgensi keselamatan nyawa siswa ini, publik justru disuguhi pemandangan kontras: dinginnya birokrasi Dinas Pendidikan (Disdik) yang beradu dengan desakan keras dari gedung legislatif.
Birokrasi "Oper Bola" di Tengah Ancaman
Upaya redaksi untuk meminta ketegasan kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Sadiyah, M.Pd., berakhir dengan jawaban normatif. Alih-alih memberikan solusi percepatan, Kadisdik justru terkesan melakukan "oper bola" administratif ke level teknis.
"Oh itu sudah ada bagian-bagiannya. Silakan bisa langsung ke sana saja, ke Sarana Prasarana, Pak Heri," ujar Sadiyah singkat saat dihubungi melalui sambungan telepon (11/5).
Padahal, publik menunggu keputusan strategis tingkat pimpinan—sebuah diskresi—mengingat kondisi SDN 2 Nangewer sudah masuk kategori mendesak. Alasan klasik pun muncul; saat kembali dikonfirmasi terkait kemungkinan percepatan anggaran tanpa menunggu tahun 2027, Kadisdik berdalih sedang sibuk dengan urusan administratif lain.
"Maaf Pak, saya masih mengurus data siswa dan guru penerima MBG (Makan Bergizi Gratis)," tulisnya dalam pesan WhatsApp.
Sebuah jawaban yang miris: mampukah siswa menikmati makan bergizi dengan tenang jika atap sekolah mereka bisa runtuh sewaktu-waktu?
DPRD Pasang Badan: Prioritas atau Celaka!
Sikap "santai" Disdik ini berbanding terbalik dengan reaksi keras dari Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta. Anggota Komisi IV, Said Ali Azmin, menegaskan bahwa masalah kerusakan sarana dan prasarana (sapras) pendidikan di Purwakarta sudah masuk zona merah dan menjadi sorotan utama dalam rapat dengar pendapat.
"Kami dari Komisi IV sangat konsentrasi untuk perbaikan ini. Kami sudah mendengar apa yang menjadi masalah di Disdik, baik bangunan maupun mebelernya," tegas Said dengan nada serius.
Said Ali Azmin tidak ingin laporan mengenai tingginya angka kerusakan bangunan hanya menjadi tumpukan kertas di meja pimpinan. Ia mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menggeser pembenahan gedung sekolah tidak layak menjadi prioritas utama dalam Anggaran Perubahan, bukan menunggu tahun-tahun mendatang.
Peringatan Keras: Nyawa Bukan Taruhan
Legislator ini memberikan peringatan menohok kepada jajaran eksekutif agar tidak bermain-main dengan keselamatan anak didik. Baginya, menunggu anggaran reguler di tengah kondisi darurat adalah kecerobohan besar.
"Harapan kami, pada anggaran perubahan nanti Pemda sudah menganggarkan untuk perbaikan itu. Jangan sampai menunggu ada bangunan yang roboh dan mencelakakan anak didik kita!" tegas Said.
Menanti Taji Kepemimpinan Baru
Sejak dilantik pada September 2025 lalu menggantikan Dr. H. Purwanto, kepemimpinan Sadiyah kini diuji. Apakah ia mampu menunjukkan taji dengan melakukan terobosan kebijakan bersama DPRD, atau tetap terjebak dalam sekat-sekat administrasi yang kaku?
SDN 2 Nangewer hanyalah satu dari sekian banyak "bom waktu" pendidikan di Purwakarta. Dengan dorongan kuat dari Komisi IV DPRD, masyarakat kini menanti: apakah nyawa 264 siswa di Darangdan lebih berharga daripada sekadar pendataan administratif di atas meja dinas?
Kita tunggu langkah nyata, sebelum reruntuhan bangunan yang berbicara.
Laporan: Ersan
Editor: Redaksi Majalah Perjuangan.
0 Komentar