Karawang, MajalahPerjuangan.com - Rasa ingin tahu yang bercampur kegelisahan mendorong warga Bangkuang, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, untuk bersuara. Pada Rabu, 4 Februari 2026, mereka berencana mendatangi Kantor Kelurahan Mekarjati guna mempertanyakan realisasi Dana Kelurahan (Dakel) tahun anggaran 2025 yang dinilai tak tampak manfaatnya di wilayah mereka.
Audiensi ini digagas Forum Masyarakat Bangkuang Kudu Guyub (BKG) sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara tertib dan terbuka. Sebanyak 10 orang perwakilan warga akan hadir, masing-masing lima orang dari RW 09 dan RW 10. Mereka terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta aparatur RT dan RW setempat.
Bagi warga Bangkuang, audiensi bukan sekadar agenda administratif, melainkan ikhtiar menagih keadilan pembangunan. Abdul Muin, perwakilan Forum Masyarakat Bangkuang Kudu Guyub (BKG), menegaskan bahwa langkah ini lahir dari inisiatif murni warga.
“Aksi ini murni inisiatif masyarakat Bangkuang. Kami hanya ingin pembangunan dilakukan secara adil dan transparan,” ujar Abdul Muin.
Ia menyebutkan, hingga kini warga belum melihat adanya pembangunan yang bersumber dari Dana Kelurahan 2025 di wilayah Bangkuang. Kondisi ini memunculkan tanda tanya sekaligus harapan agar pemerintah kelurahan dapat memberikan penjelasan terbuka.
“Saya selaku warga Bangkuang berharap Lurah Mekarjati bisa menjelaskan secara gamblang terkait isu wilayah Bangkuang yang disebut-sebut tidak mendapat pembangunan dari dana kelurahan,” katanya tegas.
Lebih jauh, Abdul Muin menekankan pentingnya niat baik dan sikap terbuka dari pihak kelurahan. Ia berharap tidak ada kesan perlakuan tidak adil terhadap warga Bangkuang dalam distribusi pembangunan.
“Yang kami persoalkan sekarang, adakah niat baik dari kepala kelurahan untuk mendengar dan menjelaskan? Jangan sampai muncul dugaan ketidakadilan terhadap warga Bangkuang. Kami hanya ingin aspirasi ini didengar,” pungkasnya.
Audiensi yang direncanakan ini diharapkan menjadi ruang dialog yang sehat antara warga dan pemerintah kelurahan, sekaligus pengingat bahwa transparansi anggaran adalah fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik.***
Laporan: Hamid
Editor: Ahmad Hasan S.
0 Komentar