Karawang, MajalahPerjuangan.com – Di tengah hamparan hijau Dusun Cilempuk, Desa Purwamekar, ada sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar gabah yang menguning: kerelaan hati. Sejumlah petani di Kecamatan Rawamerta, Karawang, memilih "mengikhlaskan" sebagian lahan sawah mereka demi terwujudnya Jalan Usaha Tani (JUT).
Bagi masyarakat perkotaan, tanah seluas 1,2 hingga 1,5 meter mungkin hanya sepetak kecil lahan. Namun bagi petani, setiap jengkal tanah adalah nafas produksi. Keputusan mereka menyerahkan lahan sepanjang 500 meter untuk pembangunan badan jalan beton bukan tanpa alasan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk memangkas jerat ongkos angkut yang selama ini mencekik margin keuntungan.
Mahalnya Logistik Tani
Nana (50), salah satu pemilik lahan, bertutur dengan raut wajah penuh harap. Baginya, menyumbangkan tanah sawahnya untuk diperlebar menjadi badan jalan adalah langkah rasional demi kepentingan bersama.
"Kami butuh jalan cor hingga ke tengah sawah. Saya dan petani lain sudah sepakat. Pematang yang tadinya sempit, kami tambah lebarnya sekitar setengah meter agar bisa jadi badan jalan yang layak," ujar Nana saat ditemui di kediamannya, Jumat (6/2/2026).
Langkah kolektif ini merupakan respon atas realitas pahit di lapangan. Meski hasil panen *rendeng* (musim hujan) tahun 2026 tergolong produktif—mencapai rata-rata 6 ton per hektar—para petani masih terbebani biaya logistik yang tidak masuk akal.
Harapan pada Cor Beton
Senada dengan Nana, Taskim (45), seorang petani penggarap di Dusun Krajan, memaparkan kontradiksi yang dialami petani saat ini. Di satu sisi, harga Gabah Kering Pungut (GKP) cukup menggembirakan di angka Rp 6.800 per kilogram. Namun di sisi lain, keuntungan itu "menguap" di sepanjang jalur pengangkutan.
"Harga gabah memang bagus, tapi ongkos ojek angkutnya luar biasa mahal. Satu karung bisa kena Rp 30 ribu sampai Rp 35 ribu hanya untuk keluar dari sawah," keluh Taskim.
Keberadaan JUT dengan konstruksi cor beton yang didanai Pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan menjadi solusi permanen. Dengan akses jalan yang stabil, kendaraan pengangkut bisa masuk lebih dekat ke titik panen, sehingga biaya ojek bisa ditekan seminimal mungkin.
Kini, bola ada di tangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Karawang. Kerelaan warga menyerahkan lahan sudah menjadi bukti bahwa masyarakat siap berakselerasi. Mereka hanya butuh satu hal: kepastian bahwa hamparan beton itu segera terwujud demi kedaulatan pangan yang lebih bermartabat di tanah Karawang.***
Laporan: Hamid
Editor: Ahmad Hasan S.
0 Komentar