Foto ilustrasi.
Karawang, MajalahPerjuangan.com – Hamparan sawah di Kecamatan Cibuaya dan Pedes, Kabupaten Karawang, seharusnya menjadi panggung sukacita saat bulir-bulir padi mulai menguning. Namun, bagi para petani di sana, musim panen kali ini justru membawa kecemasan yang menyesakkan dada. Di tengah melimpahnya hasil bumi, harga gabah justru terjun bebas, jauh di bawah angka ideal yang dijanjikan pemerintah.
Ironisnya, di saat petani berteriak meminta pertolongan, Perum Bulog Cabang Karawang—lembaga yang memegang mandat sebagai penyangga pangan nasional—justru memilih bungkam.
Jauh Panggang dari Api
Angka-angka di lapangan menunjukkan realitas yang pahit. Saat ini, harga gabah di tingkat petani di beberapa wilayah Karawang hanya menyentuh angka Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Padahal, berdasarkan acuan pemerintah, harga seharusnya berada di angka Rp6.500 per kilogram.
Selisih Rp1.500 hingga Rp2.500 mungkin terdengar kecil di atas kertas, namun bagi petani, angka itu adalah penentu apakah mereka bisa melunasi utang biaya pupuk atau sekadar menyambung hidup hingga musim tanam berikutnya.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari gedung wakil rakyat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi, tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, Bulog seolah kehilangan taji di saat perannya paling dibutuhkan.
"Bulog jangan hanya menunggu di gudang. Mereka harus turun langsung ke sawah dan membeli hasil panen petani," ujar Nurhadi dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa kendala teknis, seperti kondisi gabah yang agak basah, seharusnya bisa diatasi dengan perhitungan teknis yang berpihak pada petani, bukan justru dijadikan alasan untuk berpangku tangan.
Senyap di Balik Meja Humas
Hingga Rabu (21/1/2026), upaya konfirmasi yang dilakukan awak media menemui jalan buntu. Sejak Senin (19/1/2026), pintu komunikasi melalui Humas Bulog Karawang seolah tertutup rapat. Tak ada pernyataan resmi, tak ada penjelasan, apalagi solusi konkret yang ditawarkan kepada publik.
Sikap diam ini memunculkan pertanyaan besar: Mengapa lembaga yang seharusnya menjadi "pelindung" petani justru terkesan menutup diri saat badai harga melanda?
Padahal, secara struktural, Bulog memiliki mandat dari Pemerintah Pusat untuk aktif menyerap gabah dalam kondisi apa pun guna menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Ketika Bulog "bungkam", spekulan dan ketidakpastian pasar menjadi pihak yang paling diuntungkan, sementara petani tetap berada di barisan paling belakang yang menanggung rugi.
Menanti Tangan Pemerintah
Selain mengkritik Bulog, DPRD Karawang kini mendorong Dinas Pertanian setempat untuk segera turun tangan. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Bulog, hingga pengusaha penggilingan padi menjadi harga mati agar harga tidak terus merosot ke titik nadir.
Bagi petani di Cibuaya dan Pedes, mereka tidak membutuhkan retorika atau janji-janji dalam rapat koordinasi. Yang mereka butuhkan adalah truk-truk Bulog yang datang ke sawah, membawa timbangan yang jujur, dan harga yang manusiawi.
Di Karawang, yang kerap dijuluki sebagai lumbung padi nasional, membiarkan petani berjuang sendirian melawan anjloknya harga adalah sebuah ironi yang mencederai kedaulatan pangan kita sendiri. Kini, bola panas ada di tangan Bulog Karawang. Apakah mereka akan terus memilih diam, atau akhirnya membuka pintu gudang dan hati untuk mendengar jeritan dari sawah? ***
Editor: Ahmad Hasan S.
0 Komentar