Ketua AMKI Karawang H. Endang Suryana
Karawang, MajalahPerjuangan.com — Di ufuk cakrawala Karawang, Jawa Barat, hamparan sawah tak lagi hanya memantulkan warna hijau atau kuning keemasan. Sejak curah hujan tinggi mengguyur pekan lalu, ribuan hektare lahan di lumbung padi nasional ini berubah menjadi rawa-rawa dadakan. Di tengah kepungan air dan lumpur, sebuah narasi besar tentang perlindungan petani muncul dari meja birokrasi, namun bagi mereka yang kakinya masih terendam, narasi itu masih berupa tanda tanya besar.
Perum BULOG Cabang Karawang baru-baru ini melontarkan pernyataan yang di atas kertas terdengar melegakan: komitmen menyerap gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Sebuah angka yang diharapkan menjadi pelampung bagi petani yang sedang "tenggelam". Namun, bagi Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang, H. Endang Suryana, angka tersebut tak boleh sekadar menjadi ornamen dalam laporan kinerja.
"Secara normatif, pernyataan BULOG terdengar positif. Namun, media memiliki fungsi kontrol sosial untuk menuntut pembuktian faktual. Ini bukan sekadar angka seribu ton di atas kertas, tapi tentang siapa yang benar-benar menerimanya," ujar pria yang akrab disapa Endang Nupo ini, Kamis (22/1/2026).
Celah di Balik Syarat Teknis
Keresahan Endang bukan tanpa alasan. Di lapangan, jarak antara kebijakan dan realisasi sering kali dipisahkan oleh sekat-sekat teknis yang kaku. BULOG memang menjanjikan penyerapan dengan skema any quality, namun di sisi lain muncul syarat bahwa gabah harus sudah dirontokkan dan bersih dari jerami.
Bagi petani kecil yang sawahnya baru saja diterjang banjir, syarat ini bak pagar tinggi yang sulit dilompati. Tanpa fasilitas pascapanen yang memadai di tengah kondisi darurat, gabah yang basah dan kotor menjadi keniscayaan.
"Kalau syarat teknisnya tetap ketat sementara klaimnya adalah menyerap kualitas apa saja, ini adalah kontradiksi. Di tengah bencana, fleksibilitas adalah bentuk nyata perlindungan, bukan malah menjadi hambatan terselubung," kritik Endang.
Transparansi hingga ke Tingkat Desa
AMKI Karawang kini mendorong adanya keterbukaan data yang presisi. Mereka mendesak BULOG untuk membuka peta penyerapan secara rinci: di kecamatan mana, di desa apa, dan petani mana yang telah mencicipi harga Rp 6.500 tersebut. Tanpa transparansi, klaim keberhasilan dikhawatirkan hanya akan menjadi riuh pencitraan di tengah sunyinya nasib petani yang merugi.
Baginya, transparansi bukan berarti mencari kesalahan, melainkan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap peran BULOG sebagai penyangga pangan nasional. Media, menurut Endang, memosisikan diri sebagai jembatan sekaligus pengawas agar hak-hak petani tidak tercecer di sepanjang rantai distribusi.
"Media bukan musuh BULOG. Kami adalah alat kontrol agar kebijakan benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Kami akan mendorong kawan-kawan jurnalis untuk verifikasi langsung ke desa-desa terdampak," tegasnya.
Di bawah langit Karawang yang masih mendung, para petani kini hanya bisa menunggu. Apakah truk-truk pengangkut gabah itu benar-benar akan datang menjemput harapan mereka, ataukah harga Rp 6.500 itu hanya akan menguap bersama air banjir yang mulai surut, meninggalkan mereka dalam pelukan tengkulak yang selalu sigap bergerak dalam senyap.***
Editor: Ahmad Hasan S.
0 Komentar