"Kejam" bagi ASN Malas, Asep Agustian, SH., MH., Dukung Bupati Aep Paksa Birokrasi Karawang Keluar dari Zona Nyaman

Ketua PERADI Karawang Asep Agustian, SH., MH., bersama Bupati Karawang Aep Syaepuloh, SE. 

Karawang, MajalahPerjuangan.com - Di saat sebagian warga masih merayakan euforia pergantian tahun, denyut nadi di kantor-kantor pemerintahan Kabupaten Karawang justru terasa tegang. Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, memilih mengawali tahun 2026 dengan sebuah "operasi besar": merombak total wajah birokrasinya.

Langkah ini bukan sekadar rotasi rutin. Setelah menggeser ratusan pejabat pada pengujung Desember 2025, Aep kembali mengocok ulang jabatan 63 pejabat struktural pada Senin (5/1/2026). Namun, yang membuat suasana kian "panas" bukan hanya soal perpindahan kursi, melainkan keberaniannya melakukan penggabungan (merger) dan perampingan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Efisiensi di Tengah Keresahan

Perubahan nomenklatur ini mengubah peta kekuatan di internal pemkab. Bappeda kini bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Sektor pariwisata, pemuda, olahraga, hingga pendidikan juga mengalami bongkar pasang struktur. Konsekuensinya jelas: jabatan strategis menyusut, sementara beban kerja kian menumpuk di pundak mereka yang bertahan.

Kebijakan ini memicu riak. Di lorong-lorong kantor dinas, kasak-kusuk mulai terdengar. Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dikabarkan mulai "gerah". Istilah "Bupati Kejam" bahkan mulai berhembus, dialamatkan kepada Aep oleh mereka yang merasa zona nyamannya terusik oleh kebijakan birokrasi yang dianggap terlalu agresif.

Birokrasi Bukan Tempat "Tidur Siang"

Menanggapi gejolak tersebut, praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian SH. MH, justru melihat dari kacamata berbeda. Menurut pria yang akrab disapa Askun ini, apa yang dilakukan Bupati Aep adalah langkah logis untuk menagih janji politik kepada rakyat.

"Setiap program pembangunan harus dirasakan manfaatnya dengan cepat oleh masyarakat. Itu hanya bisa terjadi jika birokrasinya sehat, efektif, dan akuntabel," ujar Askun saat ditemui di Karawang, Senin (5/1/2026).

Askun menggarisbawahi pentingnya evaluasi kinerja (Evkin) setiap enam bulan yang dicanangkan Bupati. Sistem *reward and punishment* ini dianggap sebagai obat mujarab untuk menciptakan birokrasi yang profesional. "Pernyataan (Evkin) inilah yang saya tunggu. Pejabat jangan hanya mau duduk manis tanpa hasil," tegasnya.

Meski memuji keberhasilan Bupati dalam membangun infrastruktur ikonik dan program bantuan sosial yang mulai dirasakan warga, Askun mengingatkan bahwa Aep bukanlah "Sangkuriang" yang bisa mewujudkan segalanya dalam semalam. Kecepatan Bupati harus didukung oleh mesin birokrasi yang lari dengan frekuensi yang sama.

Catatan Kritis: Jangan Lupakan Barjas

Namun, pujian Askun bukan tanpa catatan. Ia memberikan kritik tajam terkait kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas). Ia menyoroti keberadaan tenaga ahli dan konsultan yang dinilai tidak jelas kontribusinya, hingga masalah klasik proyek yang melampaui kalender tahun anggaran.

"Bupati harus mengevaluasi Barjas. Masih ada pekerjaan yang lelet dan lewat tahun. Lebih miris lagi, proyek-proyek besar di Karawang masih didominasi pengusaha dari luar daerah, seperti dari Sulawesi hingga Bandung. Pengusaha lokal kita jangan hanya jadi penonton di rumah sendiri," ungkap Askun dengan nada kritis.

Di akhir analisisnya, Askun menutup dengan kalimat retoris yang menohok bagi internal birokrasi. Ia sepakat bahwa langkah Bupati mungkin terasa pahit bagi sebagian orang.

"Kebijakan rotasi dan mutasi Bupati Aep itu memang kejam. Tetapi, itu hanya dirasakan oleh para ASN yang malas," pungkasnya.

Kini, bola panas ada di tangan para pejabat yang baru dilantik. Apakah perampingan ini akan melahirkan pelayanan publik yang lebih tangkas, atau sekadar menjadi drama politik di awal tahun? Rakyat Karawang sedang menunggu pembuktiannya.

Oleh: Redaksi MajalahPerjuangan.com