 |
| Program PATEN di Kec. Telagasari. |
Karawang, MajalahPerjuangan.com – Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang digelar di Kecamatan Telagasari, Karawang, pada Selasa (14/10/2025), tak hanya menjadi ajang mendekatkan layanan publik. Lebih dari itu, forum ini justru menjadi panggung bagi perangkat desa dan warga untuk menyuarakan keluhan mendesak langsung kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, yang diwakili oleh Wakil Bupati H. Maslani.
Ketidakhadiran Bupati Karawang, H. Aep Saepuloh, S.E., yang diinformasikan karena "urusan yang lebih penting," membuat fokus tertuju pada interaksi Wakil Bupati dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kepala OPD, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM.
Ancaman Kekeringan di Telagasari: 400 Hektar Sawah Terancam Puso
Bencana kekeringan menjadi isu pertama yang mencuat. Kepala Desa Cilewo, Wulandani, melaporkan bahwa setidaknya tiga desa di Telagasari sedang menghadapi ancaman serius pada lahan pertanian mereka.
"Lebih kurang 400 hektar sawah padi terancam tidak mendapat pasokan air," ungkap Kades Wulandani. Penyebab utamanya adalah kondisi infrastruktur irigasi yang memprihatinkan, yakni "banyak pintu-pintu air dalam kondisi hancur dan tanggul saluran pembuang yang jebol."
Keluhan ini menunjukkan bahwa meskipun layanan administrasi menjadi prioritas dalam acara Paten, persoalan ketahanan pangan dan infrastruktur vital pedesaan tak kalah mendesak untuk segera ditangani.
Proyek Rumah Layak Huni (Rulahu): Beda Data, Bikin Geleng-Geleng Kepala
Isu kedua yang memicu perdebatan sengit adalah progres program pembangunan Rumah Layak Huni (Rulahu) dan sistem aplikasinya, "Si Imah."
Seorang kepala desa (tanpa disebutkan namanya) menyampaikan kejanggalan dalam penetapan penerima Rulahu. "Kami ajukan nama 'A', tapi pada saat survei, malah nama lain yang tidak diajukan yang muncul," lapornya kepada Wakil Bupati. Ini mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian data atau proses survei di lapangan.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati H. Maslani segera meminta klarifikasi dari Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Karawang, Asep Hazar.
Plt Kepala Dinas PRKP Karawang, Asep Hazar, kemudian menyatakan bahwa proyek Rulahu di Kecamatan Telagasari telah mencapai progres 100 unit rumah yang telah dibangun.
Namun, data ini langsung dibantah oleh para kepala desa yang hadir. Dengan nada heran dan lugas, salah seorang kepala desa membalas, "Sepengetahuan kami, di tiap desa di Kecamatan Telagasari, paling banyak yang sudah dibangun baru tiga unit Rulahu saja."
"Pertanyaannya, di desa mana saja seratus unit rumah itu dibangun?" tegas Kades tersebut, menyoroti gap signifikan antara data yang disampaikan oleh Dinas PRKP dengan realitas yang disaksikan langsung di desa-desa.
Perbedaan data progres pembangunan Rulahu ini menunjukkan perlunya audit dan sinkronisasi data yang lebih akurat antara dinas pelaksana dan pemerintah desa sebagai pihak yang paling tahu kondisi warganya. Acara Paten di Telagasari ini, yang seharusnya fokus pada pelayanan, justru menjadi alarm penting bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera menyelesaikan masalah kekeringan dan mengklarifikasi kejanggalan data proyek Rulahu. (Hmd/Ahass).
0 Komentar