Karawang Siap Gelar Pilkades Digital, Langkah Baru Demokrasi di Era Desa Cerdas

Uji coba dan simulasi Pilkades Digital. 

Karawang, MajalahPerjuangan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang mulai menapaki babak baru dalam perjalanan demokrasi desa. Melalui uji coba dan simulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital, pemerintah daerah berupaya menghadirkan proses pemilihan yang lebih modern, efisien, dan transparan.

Pada Selasa (21/10/2025), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karawang melakukan kunjungan kerja ke DPMD Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini menjadi ajang simulasi sistem e-voting yang rencananya akan diterapkan pada Pilkades Desember mendatang.

Kepala DPMD Karawang Drs. Muhamad Syaefulloh, M.M..

Simulasi tersebut tidak hanya menguji kelancaran sistem, tetapi juga memastikan kesiapan seluruh perangkat pendukung: mulai dari jaringan internet, sistem verifikasi data pemilih, hingga peralatan digital di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kami ingin memastikan bahwa setiap warga desa dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah, aman, dan akurat,” ujar Kepala DPMD Karawang Drs. Muhamad Syaefulloh, M.M..

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mendorong transformasi digital hingga ke akar pemerintahan desa. Bagi Karawang, Pilkades Digital bukan sekadar uji coba teknologi, melainkan tonggak baru dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.

Kepala Diskominfo Karawang Poltak S.M.L Toruan, S. STP., MM menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi. “Kita tidak hanya bicara tentang sistem, tapi juga kesiapan SDM dan jaringan di lapangan. Ini kerja bersama agar demokrasi desa bisa beradaptasi dengan zaman,” katanya.

Disdukcapil turut memastikan integrasi data kependudukan berjalan real time, agar tidak ada celah bagi pemilih ganda atau manipulasi data. Dengan sistem yang terhubung langsung dengan basis data kependudukan nasional, setiap warga yang datang ke TPS cukup diverifikasi melalui identitas digital.

Bagi sebagian perangkat desa, gagasan Pilkades Digital awalnya terasa asing. Namun, setelah melihat simulasi, banyak yang mulai optimistis. “Kalau prosesnya jadi lebih cepat dan hasilnya transparan, tentu masyarakat akan lebih percaya,” kata seorang perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah daerah berharap, inovasi ini dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain. Selain menekan potensi konflik pasca-pemilihan, sistem digital juga memangkas biaya logistik dan mempercepat proses penghitungan suara.

Transformasi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tak harus berhenti di perkotaan. Desa pun berhak merasakan kemudahan dan kecepatan layanan digital, termasuk dalam berdemokrasi.

Pilkades Digital bukan hanya tentang mengganti kertas dengan layar sentuh, tetapi tentang menanamkan keyakinan baru: bahwa demokrasi bisa tumbuh lebih jujur, efisien, dan terbuka, bahkan dari pelosok desa.

Dengan langkah awal ini, Karawang menandai babak baru — dari desa manual menuju desa digital, dari pemilihan tradisional menuju demokrasi yang cerdas. (Hmd/Ahass). 

.