Aktivis Karawang, Tatang Obet.
Karawang, majalahperjuangan.com - Sorotan tajam mengarah pada proses lelang proyek pembangunan di Kabupaten Karawang. Kualitas hasil pekerjaan yang dinilai buruk di berbagai wilayah diduga akibat persaingan tak sehat dan penawaran harga yang terlampau rendah dalam proses lelang.
Beberapa peserta lelang dilaporkan nekat mengajukan penawaran yang sangat ekstrem, mencapai 18% hingga 20% di bawah pagu anggaran. Angka ini jauh melampaui batas wajar yang seharusnya tidak lebih dari 10% agar kualitas proyek tetap terjaga.
Kondisi ini memicu kekhawatiran besar, karena pekerjaan yang dikerjakan dengan anggaran yang terlalu minim berpotensi besar menghasilkan kualitas yang buruk dan tidak bertahan lama.
Aktivis Karawang, Tatang Obet, menyayangkan fenomena ini. "Kalau memang betul penawaran proyek yang dilelang sampai terjun bebas, masyarakat Karawang pasti banyak yang kecewa," ujar Obet.
Menurutnya, pemborong atau rekanan pasti akan mengerjakan proyek sesuai anggaran yang disetujui, dan dengan pemotongan anggaran yang drastis, hasilnya bisa "asal jadi."
Obet menduga, bisa jadi nilai pagu anggaran proyek sudah dimark-up sejak awal. Ia pun mendesak Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati H. Maslani untuk tidak menjadikan anggaran pembangunan sebagai objek efisiensi, seperti yang sering terjadi pada anggaran makan minum atau perjalanan dinas.
"Jika anggaran pembangunan jauh dari pagu yang sewajarnya, hasilnya malah menghambur-hamburkan uang negara. Target pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan tidak akan tercapai," tegas Obet.
Ia juga menyoroti fenomena proyek yang terus-menerus dikerjakan di lokasi yang sama setiap tahunnya, mengindikasikan ketidakberlanjutan pembangunan.
Obet juga mengkritik keras panitia anggaran dan tim yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Ia menyayangkan mereka yang seakan tidak berdaya dalam menentukan penawaran terendah, dan menduga adanya permainan kotor untuk memenangkan rekanan tertentu.
Dengan nada keras, Obet meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan. "Segera seret para pelakunya biar pembangunan Karawang ke depan bisa berkelanjutan dan pemerataan pembangunan dari desa menuju kota tidak dijadikan alat politik untuk meraup keuntungan segelintir orang," pungkasnya. (*/red).
0 Komentar