Karawang, majalahperjuangan.com - Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPC Kabupaten Karawang, Nana Kustara, menyoroti kisruh pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Karawang.
Menurutnya, polemik ini bisa dihindari jika ada komunikasi yang baik antara pihak eksekutif, legislatif, dan mantan anggota dewan. "Ini sepertinya ada komunikasi yang belum tuntas. Kalau saja komunikasinya berjalan dengan baik, tidak akan jadi kisruh seperti sekarang ini," ujar Nana.
Perubahan Anggaran dan Aspirasi Masyarakat
Nana Kustara menduga polemik ini bermula dari adanya perubahan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disepakati. Padahal, aspirasi masyarakat yang dibawa oleh mantan anggota DPRD sudah termasuk dalam APBD tersebut.
"Mantan anggota DPRD yang kini sudah tidak menjabat juga membawa aspirasi dari masyarakat. Apabila aspirasi itu kemudian hilang, maka masyarakat akan bertanya-tanya," tegasnya.
Pertanyaan terhadap Kinerja DPRD Saat Ini
Lebih lanjut, Nana mempertanyakan kinerja para anggota DPRD Karawang yang menjabat saat ini, khususnya dalam fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menilai bahwa jika anggota dewan tidak mengetahui adanya perubahan anggaran, maka kinerja mereka patut dipertanyakan.
"Anggota DPRD punya tugas dan fungsi pengawasan. Jika mereka tidak tahu ada perubahan, maka dipertanyakan kinerjanya," kata Nana.
Solusi dan Dampak Terhadap Citra DPRD
Nana mendesak Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, untuk segera menanggapi tuntutan dari mantan anggota dewan demi mengakhiri polemik ini. "Ketua DPRD Karawang harus segera mengambil tindakan agar kisruh Pokir tidak terus berlanjut," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, citra DPRD di mata publik akan buruk. Masyarakat akan menganggap anggota dewan lebih sibuk berdebat soal Pokir daripada mengurus kepentingan rakyat.
"Masyarakat akan menilai bahwa anggota DPRD hanya ribut, boro-boro ngurus masyarakat, malu dong ribut soal pokir," pungkas Nana. (Red).
0 Komentar