Aktivis Tatang Obet Desak Bupati Aep Syaepuloh, Tuntaskan Rotasi Pejabat Demi Percepatan Pembangunan Karawang

Aktivis Karawang Tatang Obet. 

KARAWANG, PERJUANGAN.COM -- Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, didesak untuk segera melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih kosong. 

Desakan ini datang dari para aktivis pesisir pantai Karawang Utara, yang berharap roda pemerintahan berjalan optimal demi terwujudnya visi dan misi Bupati.

Tatang Obet, salah seorang aktivis, menyuarakan harapannya kepada awak media pada Rabu (9/7/2025). Menurutnya, kinerja Bupati Karawang harus selaras dengan janji-janji kampanye demi kemajuan daerah. 

"Kami aktivis yang berasal dari pesisir pantai Karawang Utara berharap, kinerja Bupati Karawang berjalan dengan baik, sesuai visi dan misi yang dijanjikan pada masa kampanye dulu," cetus Tatang.

Lebih lanjut, Tatang Obet menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik dan percepatan realisasi program. Ia meminta Bupati Aep untuk menghapus praktik rangkap jabatan di lingkungan Pemkab Karawang. 

"Demi optimalkan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan realisasi program, Tatang Obet meminta kepada Bupati Aep tidak ada lagi birokrasi yang rangkap jabatan, segera lakukan rotasi atau mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Karawang," tegasnya.

Tatang bahkan mengisyaratkan bahwa jika masih ada pejabat yang rangkap jabatan, hal itu menunjukkan kesulitan Bupati dalam menemukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. 

"Apabila masih ada pejabat yang rangkap jabatan di lingkungan Pemkab. Karawang, berarti Bupati Aep masih sulit mencari SDM yang mumpuni," tandas Tatang. 

Ia pun menyarankan Bupati Aep untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencari SDM berkualitas. "Kami mohon Bupati Aep segera berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk mencari SDM yang mumpuni biar tidak ada lagi pejabat yang rangkap jabatan," tambahnya.

Terakhir, Tatang Obet juga meminta Bupati Aep untuk mengevaluasi kinerja para Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi) di setiap OPD. Ia menekankan agar pejabat dengan kinerja buruk tidak dipertahankan, mengingat kesejahteraan mereka sudah dijamin oleh negara. 

"Jangan sampai hasil kinerja mereka jeblok, tapi dipelihara terus, padahal kesejahteraan mereka dijamin oleh negara," pungkasnya. (ahs).